KI HADJAR DEWANTARA JILID I
BAB II POLITIK PENDIDIKAN [#27]
Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka
: Kolaborasi
Misi gerakan wajib belajar yg diprakarsai oleh KHD melibatkan semua elemen. Pemerintah dan rakyat. Targetan utamanya ialah pemberantasan buta huruf. Untuk mewujudkannya, KHD menganjurkan adanya kolaborasi, yaitu kewajiban mengajar membaca dan menulis.
Kolaborasi dijalankan oleh para kaum cendekiawan. Melibatkan pemerintah daerah, organisasi-organisasi kepemudaan, dan keluarga-keluarga. Semenjak pendudukan tentara Dai Nippon, gerakan KHD mendapat dukungan dari pemerintah. Upaya Dai Nippon dalam mengambil hati bangsa Indonesia masa itu ialah dengan bersikap bersahabat. Propaganda Dai Nippon berhasil meraih hati para golongan tua.
Ungkapan kegembiraan KHD yang memperoleh dukungan dari pemerintahan Dai Nippon terlihat pada teks pidato rapat Panitia Adat dan Tata Negara Dahulu 1943 - 1945. KHD banyak membandingkan respon antara pemerintahan Hindia-Belanda dengan pemerintahan Dai Nippon.
KHD mengungkapkan, selama 350 tahun memerintah rakyat yang jumlahnya sekitar 60 juta jiwa, pemerintah Hindia-Belanda hanya mempunyai tiga fak tinggi. Itu pun sangat mengecewakan, karena sekolahnya terbatas jumlah dan hanya golongan tertentu saja yang bisa masuk. Ditambah lagi semangat materialisme dan kapitalisme yang menjadikan lulusan-lulusannya babu, untuk kepentingan Belanda dan terasing dari rakyat.
Berbeda dengan pemerintahan Dai Nippon, KHD mengungkapkan selama 8 hari saja dapat menimbulkan pembalikan jaman di negeri Indonesia. Yaitu dengan berdirinya organisasi Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang dipimpin oleh orang asli Indonesia. Dikenal dengan sebutan empat serangkai; Ir. Soekarno, M. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K. H. Mas Mansyur. Kelak organisasi tersebut berkembang melahirkan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Pemerintahan Dai Nippon memberikan keleluasaan kepada rakyat Indonesia dalam hal pendidikan dan kebudayaan sebagai upaya menarik hati rakyat. Namun kebijakan-kebijakan Dai Nippon juga menimbulkan perlawanan rakyat di beberapa daerah, karena memaksakan rakyat untuk mengikuti beberapa budaya Jepang yang tidak sesuai dengan budaya Pribumi.
Sebelum pendudukan Dai Nippon, sebenarnya rakyat sudah berupaya dalam program-program pendidikan. Semisal perkumpulan-perkumpulan perempuan yang di dalam Kongres Putri Indonesia mewajibkan anggota masing-masing membantu memberantas buta huruf. Pemimpin pemuda-pemuda, partai dan perkumpulan rakyat, semisal rukun tani yang tersebar diseluruh Jawa Timur dan masing-masing daerah sudah mengadakan peraturan yang boleh disamakan dengan kewajiban mengajar membaca dan menulis. Dan masih banyak golongan lain yang belum tersebut, teristimewa pemuda-pemuda.
Adanya kolaborasi antara pemerintah dan rakyat, golongan tua dan golongan muda diharapkan mampu memberikan kemajuan di dalam pendidikan. Katakanlah di lingkup sekolah saat ini, ada golongan siswa terbagi menjadi beberapa jenjang, golongan guru muda dan senior.
Di tingkat siswa, jenjang kelas yang lebih tinggi seharusnya menjadi percontohan sebagai seorang kakak yang baik terhadap adik-adiknya. Di tingkat guru, perbedaan karakter muda dan senior perlu ditanggapi dengan baik. Kebanyakan sekolah dipenuhi manusia lintas generasi. Ada guru dari generasi Baby Boomers dan X. Ada murid dari generasi Y. Para guru dengan gaya digital imigrant berbaur dengan murid bergaya digital native. Ada petuah menarik dari J. Sumardianta; Orang dewasa memang kaya pengalaman, tetapi anak muda belum tentu kurang gagasan. Pengalaman orang dewasa bisa menjadi belenggu jika tidak dibarengi dengan pikiran yang terbuka. Sebaliknya, gagasan orang muda bisa menyesatkan jika tidak diimbangi kematangan berpikir.
Oleh karena itu, kolaborasi sangat dibutuhkan. Jika Wahidin Sudirohusodo, tidak dekat dengan rakyat dan pemuda, kemungkinan gagasan-gagasannya tidak akan diminati oleh Soetomo, Soeradji, dan Goenawan Mangoenkoesoemo, dan pada hari Minggu 20 Mei 1908 di kelas STOVIA tidak akan lahir organisasi Boedi Oetomo. Jika golongan muda menjelang keruntuhan fasisme Jepang tidak update informasi dan dengan api semangatnya tidak mendesak golongan tua, maka Soekarno mungkin tidak akan berani Memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Demikian. Wallohua'lam.
30 Maret 2019
